About Us About Us
AD ART DPC HPI Lobar AD ART DPC HPI Lobar
PROFILE ORGANISASI PROFILE ORGANISASI
SUSUNAN PENGURUS SUSUNAN PENGURUS
ANGGOTA HPI LOBAR ANGGOTA HPI LOBAR
PROGRAM KERJA PROGRAM KERJA
KALENDER EVENT KALENDER EVENT
DESTINASI WISATA LOMBOK DESTINASI WISATA LOMBOK
BUDAYA LOMBOK BUDAYA LOMBOK
KULINER KHAS NTB KULINER KHAS NTB
EMERGENCY CALL EMERGENCY CALL
Admin Dpc HPI Lobar Admin Dpc HPI Lobar
Info Penting Info Penting

AD ART DPC HPI Lobar

ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN PRAMUWISATA INDONESIA

BAB I
KATENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:
1. Himpunan Pramuwisata Indonesia disingkat HPI atau Indonesian Tourist Guide
Association (ITGA) adalah organisasi profesi non politik dan mandiri yang merupakan
wadah pribadi-pribadi yang berprofesi sebagai Pramuwisata.
2. Himpunan Pramuwisata Indonesia adalah organisasi Tingkat Nasional, Provinsi dan
Kabupaten/ Kota.

BAB II
NAMA , TEMPAT DAN WAKTU

Pasal 2
1 Organisasi ini bernama Himpunan Pramuwisata Indonesia disingkat HPI
yang didirikan berdasarkan hasil temu wicara nasional Pramuwisata di
Pandaan (Jawa Timur) tanggal
29-30 Maret 1988, sebagai kelanjutan dari Himpunan Duta Wisata
Indonesia (HDWI) yang lahir di Kuta-Bali, tanggal 27 Maret 1983.
2 Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) disahkan namanya pada tanggal
5 Oktober 1988 di Palembang Sumatera Selatan, dalam Musyawarah
Nasional (MUNAS) I yang dihadiri oleh perwakilan Pramuwisata seluruh
Indonesia, bedasarkan Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan
Telekomunikasi No KM.82/PW.102/MPPT-88 tanggal 17 September 1988.
Pasal 3
Himpunan Pramuwisata Indonesia diakui sah berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan HPI
(Himpunan Pramuwisata Indonesia) Nomor 1585 tanggal 22 September 2016 di hadapan
Notaris Nonih Kurniasih, SH., yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0074700.AH.01.07.Tahun 2016.
Pasal 4
Perangkat organisasi ini pada tingkat Nasional disebut Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP,
yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Dewan Pimpinan Daerah
disingkat DPD yang berkedudukan di IbukotaProvinsi, dan Dewan Pimpinan Cabang
disingkat DPC atau sebutan lain yang kedudukannya disesuaikan dengan kondisi daerah
masing-masing.

BAB III
AZAS TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 5
Himpunan Pramuwisata Indonesia berazaskan Pansasila
Pasal 6
1. HPI bertujuan menghimpun, mempersatukan, meningkatkan, dan membina
Pramuwisata Indonesia agar lebih berdaya dan berhasil guna bagi kesejahteraan dan
kehidupan diabdikan bagi kelestarian Pariwisata Indonesia
2. Berupaya melaksanakan dan menyukseskan pembangunan, pembinaan dan
penelitian wawasan pariwisata terkait, baik pemerintah maupun swasta.
3. Bertindak mewakili para anggota dalam memperjuangkan dan melindungi
kepentingan bersama.
Pasal 7
HPI berfungsi sebagai wadah Pramuwisata Indonesia dalam rangka berkomunikasi dan
bekerjasama antar Pramuwisata, Pramuwisata dengan pemerintah dan asosiasi
kepariwisataan lain dalam rangka pengembangan Pariwisata Indonesia.

BAB IV
TUGAS DAN USAHA
Pasal 8
1. HPI secara aktif menggalakkan dan melaksanakan pembangunan pariwisata secara
teratur, tertib, dan berkesinambungan.
2. Memupuk dan meningkatkan semangat serta kesadaran nasional sebagai warga
Negara Republik Indonesia dan memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap
pembangunan pariwisata Indonesia.
3. Menciptakan kerjasama dengan pemerintah maupun komponen usaha jasa
pariwisata demi terciptanya lapangan kerja yang layak dan merata bagi anggota.
4. Berusaha meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota.
5. Melakukan administrasi keanggotaan secara teratur sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 9
Keanggotaan HPI terdiri dari:
1. Anggota Biasa.
2. Anggota Kehormatan.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, DAN HILANGNYA KEANGGOTAAN
Pasal 10
1. Anggota Biasa mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih dan dipilih sebagai
anggota Dewan Pimpinan Pusat, Daerah dan Cabang.
2. Anggota Kehormatan mempunyai hak bicara.
3. Anggota wajib mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan
Peraturan Organisasi serta semua keputusan Rapat Himpunan Pramuwisata
Indonesia.
Pasal 11
1. Seseorang kehilangan keanggotaanya, jika yang bersangkutan :
a. Meninggal dunia
b. Mengundurkan diri
c. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Profesi dan
Peraturan Organisasi.
d. Melakukan perbuatan yang dapat merugikan organisasi.
e. Mendapat vonis pidana inkrah lima tahun.
2. Anggota yang dalam proses diberhentikan mempunyai hak untuk membela diri.

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 12
1. Organisasi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah
(DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC)
2. Struktur Organisasi DPP terdiri dari :
a. Seorang Ketua Umum
b. Seorang Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara dan dapat ditambah sesuai
kebutuhan.
c. Empat (4) orang ketua bidang, masing-masing membidangi Bidang Organisasi,
Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Minat Khusus, Bidang Hukum dan
Etika.
d. Koordinator Wilayah sesuai kebutuhan.

BAB VIII
PERSYARATAN DAN MASA JABATAN KETUA DEWAN PIMPINAN

Pasal 13
1. Persyaratan menjadi ketua Dewan Pimpinan adalah Warga Negara Republik
Indonesia, dipilih dari anggota biasa.
2. Masa Jabatan ketua Dewan Pimpinan adalah 5 (lima) tahun dan maksimal dua kali
periode kepengurusan berturut-turut di setiap tingkatan.
3. Telah pernah menjabat sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Himpunan Pramuwisata
Indonesia.

BAB IX
PELINDUNG, PEMBINA, DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN KODE ETIK

Pasal 14
HPI mempunyai Pelindung, Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Kode Etik sesuai dengan
tingkatan kepemimpinan masing-masing.

BAB X
MUSYAWARAH, SIDANG DAN RAPAT

Pasal 15
MUSYAWARAH
1. Musyawarah Tingkat Tertinggi diadakan sekali dalam 5 (Lima ) tahun selanjutnya
disebut Musyawarah Nasional.
2. Dewan Pimpinan Pusat wajib melaksanakan Musyawarah Nasional sekali dalam lima
tahun
3. Peserta Musyawarah Nasional adalah :
a. Dewan Pimpinan Pusat
b. Dewan Pimpinan Daerah
c. Anggota Biasa
d. Anggota Kehormatan
e. Pihak lain yang dianggap perlu dan diundang

Pasal 16
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan apabila Ketua tidak dapat melaksanakan tugas
sampai masa jabatannya berakhir karena meninggal dunia, mengundurkan diri, mendapat
vonis pidana dan mosi tidak percaya dari dua per tiga perwakilan yang ada. Musyawarah
luar biasa dapat diadakan di semua tingkatan Dewan Pimpinan.

Pasal 17
WEWENANG DAN HAK MUNAS
1. Menetapkan Garis-Garis Besar dan Kebijaksanaan Himpunan Pramuwisata Indonesia
2. Menyusun Program Kerja dan membahas masalah lainnya yang erat hubungannya
dengan tugas, usaha dan kewajiban Himpunan Pramuwisata Indonesia.
3. Menyusun dan menetapkan perangkat organisasi
4. Menyusun dan menetapkan Anggaran dan Belanja Organisasi
5. Mencabut, membatalkan dan mengamandemen keputusan yang dianggap tidak
sesuai lagi, kemudian membuat ketetapan dan keputusan yang baru.
6. Membahas laporan dan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Dewan
Pimpinan Pusat.
7. Memilih ketua Dewan Pimpinan Pusat yang baru.
8. Menyempurnakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan
Organisasi Himpunan Pramuwisata Indonesia.

BAB XI
KONVENSI
Pasal 18
1. Konvensi dapat diadakan oleh Dewan Pimpinan Himpunan Pramuwisata Indonesia
sesuai dengan tingkatannya untuk menghadapi hal-hal yang penting dan mendesak.
2. Konvensi diadakan untuk mencapai kemudahan-kemudahan yang hasilnya akan
dipertanggungjawabkan dalam musyawarah tertinggi sesuai dengan tingkatannya.

BAB XII
KEPUTUSAN MUSYAWARAH

Pasal 19
1. Semua keputusan yang diambil sedapat mungkin dicapai dengan upaya atas dasar
musyawarah dan mufakat.
2. Apabila dengan Musyawarah dan Mufakat belum juga mencapai keputusan,
sedangkan keadaan sangat mendesak maka keputusan dapat diambil dengan suara
terbanyak.
3. Apabila dengan pemungutan suara terbanyak tersebut jumlah suara yang
bertentangan berimbang, maka ketua Sidang/Rapat, dapat menundanya selama
waktu tertentu menurut kebijaksanaan dalam semangat persatuan dan kesatuan
untuk kemudian pemungutan suara diulang lagi.

BAB XIII
DANA, BIAYA DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20
1. Himpunan Pramuwisata Indonesia mempunyai sumber dana dari :
a. Uang pangkal anggota
b. Iuran anggota
c. Sumbangan yang tidak mengikat
d. Kemitraan dan atau usaha-usaha yang sah.
2. Biaya kegiatan diambil dari dana yang tersedia untuk itu.
3. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran harus dibuat sesuai dengan standar
pelaporan keuangan dan disampaikan pada saat Rapat kerja sesuai tingkatannya.
4. Tahun buku HPI berlangsung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
5. Laporan Keuangan dapat di audit secara internal atau akuntan publik bila diperlukan.

BAB XIV
LAMBANG DAN ATRIBUT LAIN

Pasal 21
Lambang dan atribut-atribut lain diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 22
1. Perubahan Anggaran Dasar atau pembubaran Himpunan Pramuwisata Indonesia
hanya dapat dilakukan dengan keputusan MUNAS yang khusus diadakan untuk itu
dan juga harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan
Daerah yang hadir.
2. Keputusan-keputusan Anggaran Dasar adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah yang hadir.
3. MUNAS diadakan untuk pembubaran atas harta kekayaan.

BAB XVI
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 23
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar

BAB XVII
PERATURAN ORGANISASI
Pasal 24
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan
diatur dalam Peraturan Organisasi.
2. Peraturan Organisasi tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasardan Anggaran
RumahTangga.

BAB XVIII
PENUTUP
Pasal 25
Anggaran Dasar ini di sahkan pada tanggal 5 Oktober 1988 dalam Munas I Palembang,
Sumatera Selatan. Disempurnakan pada MUNAS III HPI di Surabaya, Jawa Timur tanggal 3
Mei 2001, disempurnakan lagi dalam MUNAS IV HPI di Anyer, Banten pada tanggal 25 Juli
2006, disempurnakan lagi dalam MUNAS V tanggal 21 September 2011 di Jakarta dan
disempurnakan kembali dalam MUNAS VI tanggal 4 Oktober 2016 di Mataram, NTB.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 6 Oktober 2016
PIMPINAN SIDANG PLENO
KETUA,
(Drs. H.L. Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd)
Wakil Ketua,
(Denni Rade Situmeang)

Sekretaris
(Guntur Eka Putra)

Disahkan dan diberlakukan setelah dikoreksi, disinkronisasi dan diharmonisasi sesuai mandat yang
diberikan kepada Ketua Umum dan Jajaran Pengurus DPP HPI.
Jakarta, 31 Desember 2016
DPP Himpunan Pramuwisata Indonesia
Ketua Umum Sekretaris Jenderal


Sang Putu Subaya, S.H., M.H. Tayasmen Kaka, S.S., M.Pd.